Menurut artikel Explaining the Bodies in Cardano Governance yang dipublikasikan EMURGO, ada tiga badan utama dalam tata kelola Cardano, yaitu Constitutional Committee, DReps, dan Stake Pool Operators (SPOs). Komite konstitusional yaitu “yang mewakili sekelompok individu atau entitas yang secara kolektif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati”. Untuk Dreps (Delegated Representatives), setiap anggota komunitas Cardano dapat mendaftar dan menerima DRep ID, mereka bisa menerima pendelegasian dari para pemegang ADA. Sedangkan untuk SPO (Stake Pool Operators) adalah orang- atau tim yang menjalankan stake pool (tempat dimana orang- orang mengunci ADA mereka untuk membantu mengamankan jaringan)
Dengan Persoalan atau isu bahwa kurangnya partisipasi dari Dreps dan working groups, terbatasnya pengetahuan SPO serta anggota komunitas baru yang belum paham tepat dari tata Kelola Cardano, proposal Cardano Governance Indonesia Education dapat sebagai jembatan agar dapat bermanfaat untuk stakeholder di Indonesia.
Sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas tata Kelola Cardano bagi pihak terkait, semakin banyaknya Dreps, SPO, working group baru yang terlibat, dan semakin aktifnya komunitas Cardano di Indonesia.
Dampak positif dari proposal tersebut :
Sharing pengetahuan dari Cardano Governance Indonesia Hub akan memastikan proses onboarding tata Kelola Cardanosemakin lancer dan tidak ada hambatan. Komunitas Cardano di Indoensia juga dapat belajar dari perwakilan Delegate, Organizer, Community Initiator, dan Committees sebelumnya di Indonesia.
Selain itu pada proposal ini uga aktif melibatkan pihak potensial,antara lain :
- Asosiasi Blockchain Indonesia → memberikan pandangan yang berhubungan dengan pemerintah dan menghasilkan berbagai MoU, serta bersikap netral terhadap setiap blockchain.
- KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) → sebagai investor yang mendorong wirausaha dan startup bekerja sama secara nasional, serta meningkatkan kapasitas partisipasi governance dan proyek percontohan.
- HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) → sebagai jaringan investor berbasis regional, memperkuat kapasitas riset dan solusi atas berbagai tantangan.
- Ikatan Alumni Universitas → sebagai jaringan dengan kapasitas finansial dan kredibilitas tinggi; di sini berpotensi lahir DReps, inisiatif SPO, dan Working Groups.
- Kementerian terkait → untuk menyampaikan sudut pandang pemerintah terhadap isu-isu spesifik Cardano.
- Komdigi (Komite Digital Indonesia) → mendukung narasi digitalisasi
- Asosiasi Fintech → membantu transformasi digital dan mengurangi kecemasan publik terhadap blockchain.
- Web3 MOOC (Massive Open Online Course) bidang fintech → menyediakan konten edukasi yang lebih adaptif dan mudah diterima masyarakat luas.
Kolaborasi lintas blockchain (cross-chain) → untuk menyikapi model tata kelola blockchain lain dan sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa.
Semua entitas ini akan bergabung dalam mendukung narasi blockchain dan menyambut upaya dalam edukasi.
(English version)
According to the article Explaining the Bodies in Cardano Governance published by EMURGO, there are three main bodies in Cardano governance: the Constitutional Committee, DReps, and Stake Pool Operators (SPOs).. The Constitutional Committee represents a group of individuals or entities collectively responsible for ensuring that the Constitution is respected. For Delegated Representatives (DREPs), each Cardano community member can register and receive a DRep ID, allowing them to accept delegations from ADA holders. Stake Pool Operators (SPOs) are the individuals or teams that run stake pools (where people lock their ADA to help secure the network).
Concerning the issues of a lack of participation from DREPs and working groups, limited knowledge of SPOs, and new community members lacking a proper understanding of Cardano governance, the proposal “Cardano Governance Indonesia Education” can potentially act as a bridge to benefit stakeholders in Indonesia.
The goals are to increase the accessibility of Cardano Governance for relevant parties, increase the involvement of new DEPs, SPOs, and working groups, and increase the activity of the Cardano community in Indonesia.
Positive impacts of the proposal:
Knowledge sharing from the Cardano Governance Indonesia Hub will ensure a smooth and successful onboarding process for Cardano Governance. The Cardano community in Indonesia can also learn from representatives of delegates, organizers, community initiators, and previous committees in Indonesia.
Furthermore, this proposal actively involves potential stakeholders, including:
• Indonesian Blockchain Association → provides insights related to the government and produces various MoUs while maintaining a neutral stance on each blockchain.
• KADIN (Indonesian Chamber of Commerce and Industry) → acts as an investor, encouraging entrepreneurs and startups to collaborate nationally, as well as increasing capacity for governance participation and pilot projects.
• HIPMI (Indonesian Young Entrepreneurs Association) → acts as a regional-based investor network, strengthening research capacity and providing solutions to various challenges.
• University Alumni Associations → serve as networks with high financial capacity and credibility; this has the potential to generate DReps, SPO initiatives, and Working Groups.
• Relevant Ministries → to convey the government’s perspective on Cardano-specific issues.
• Komdigi (Indonesian Digital Committee) → supports the digitalization narrative.
• Fintech Associations → assist digital transformation and reduce public anxiety about blockchain.
• Web3 MOOCs (Massive Open Online Courses) in fintech → provide more adaptable and accessible educational content.
• Cross-chain collaboration → to address other blockchain governance models and serve as comparative study material for students.
All of these entities will join to support the blockchain narrative and welcome educational efforts.